Demam UN kini mewabah kembali seperti tahun –tahun sebelumnya dimana para siswa, orang tua wali, guru, kadisdik bahkan Kepala Daerah juga ikut merasakannya. Berbagai upaya dilakukan agar kehawatiran tidak lulusnya siswa bisa diatasi dengan beragam cara dari membentuk tim sukses dan beragam trik jitu lainnya agar mendapatkan nilai akademik baik sesuai dengan target yang ditentukan Mendiknas. Kenapa kondisi ini selalu terjadi dan sampai kapan sistem seperti ini akan langgeng? Adakah jaminan bahwa pola didik seperti ini mampu merubah manusia menjadi manusia beradab?

Pendidikan Borjuis

Pada tataran normative, pendidikan merupakan aspek yang paling strategis dalam upaya memanusiakan manusia (Humanisasi). Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. UNESCO sejak tahun 1980-an telah mencanagkan gerakan Education For All, namun pada tataran aktualisasi terjadi silang pendapat terutama pada tujuan pendidikan, muatan kurikulum, kwalitas pengajar dan administrator, indikator kwalitas, besarnya anggaran, pengelolaan, relasi anggaran dan jenjang pendidikan serta model pendidikan yang kontektual.

Pendidikan merupakan salah satu penopang dan agen perubahan dalam sebuah masyarakat, disisi lain, lembaga pendidikan merupakan institusi pelestarian gaya hidup borjuis kapitalis dan menghadirkan diri sebagai razim baru. Impliksinya adalah orang miskin dilarang masuk sekolah. Para pengelola berkelit alih-alih atas nama kwalitas standar“If you think education is expensive, try ignorance” ,tengok saja ekses diberlakukannya UU BHP yang mendorong merkantilisme pendidikan dimana pengetahuan akan menjadi objek komersialisasi yang diperjualbelikan. Adakah tanggung jawab Negara dalam kenyataan ini? padahal Negaralah yang membuat system kapitalisme pendidikan seperti ini.

Kuasa Negara terhadap pendidikan

Tanggung jawab operasionilisai LP mengacu pada landasan konstitusional, UUD 45 terutama tujuan Negara pada pembukaan alinea ke-4 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam kontek bernegara dengan dalih klise Negara membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Permasalahannya ketika patrisipasi itu muncul dan anggaran pendidikan yang 20% diberlakukan, maka pemerintah memberlakukan UU Yayasan yang kontradoktif. UU BHP yang menggerus kedaulatan dan moralitas, implikasinya adalah Negara hadir dominan bersembunyi di balik tujuan itu sehingga sering dihadirkan sebagai instrument kekuasan. Negara hadir dengan kegiatan represif dan idiologi dihadirkan untuk memantapkan kekuasaan Negara (Altussher). Manajemen pendidikan Indonesia dihadirkan pada persoalan kwallitas, kwantitas releven, evisien dan ekvektifitas.

Sekolah menciptakan elite modern yang menentukan masa depan Indonesia, tetapi muncul kritik bahwa lulusan pendidikan fomal cenderung menjadi priyayi. Kilas balik pendidikan Indonesia pada masa belanda di tetapkan pada inlidersen, hondenverboden (bumi putra dilarang masuk). Konsep pasrah, nrimo, sumarah dan nrimo ing pandum diproduksi untuk kepentingan Belanda. Belanda melakukan politik etis untuk balas budi sekaligus mengurangi dosa penjajahan walaupun terkait dengan grand scenario penjajahan baru. Belanda membuka sekolah yang terpecah 4 mengacu pada stratifikasi masarakat yang berlaku pada sa’at itu yakni, Eropa, kelompok Timur Jauh (Vremde Oosterling), priyayi dan rakyat.pada tingkat pendidikan dasar untuk golongan eropa tersedia ELS (Euroessche Loger School),HAS (Hollansche Chinesche School) untuk timur asing (Hollansche Logere School) untuk ppriyayi, dan Valkse School yang terbagi dua yaitu Eerstevolkse School (ongka siji) program tiga tahun dan Tweede Volkse School (ongko loro) tingkat kecamatan tingkat belajar 5 tahun semuanya untuk rakyat. Kebanyakan pendidikan dasar umum lanjutan di peruntuka Eropa dan Timur Jauh bagi rakyat tertutup. MULO (Meer Uitebreid Lagere Onderwijs) yang terbagi lagi AMS (Algemene Middelbare School) dengan keahlian tertentu seperti HBS (Hogere Burgers School) dan OSVIA (Opleding School Voor Indlansche Amblaneren) untuk di didik menjadi Binennlandse Besluur. Sekolah Menegah Atas di bidang pertanian, yaitu Middelbare Landblow di Bogor (IPB). Ada Schkelschool, sekolah peralihan dari lulusan rakyat untuk masuk di tingkat atas. Ada HIK ( Hollandshe Inladsche Kweekscool) dan Normal School denagn spesialis tertentu. PT untuk menunjang tekhnologi pengairan dan industri gula didirikan (Echnische Hooge School –ITB) di Bandung, Kedokteran (Geneeskundige Hooge School –UI), RHS )Rechte Hooge School) dibidang hokum yang terpecah-pecah berada dalam lingkungan UI dan lain sebagainya. Kaum terdidik inilah yang muncul sebagai agen perubahan Indonesia (Van Nei 1983) dan sebagai tokoh Pergerakan Nasional (Nagazumi 1985).

Pendidikan Untuk semua Model pesantren

Membandingkan pesantren dengan lembaga pendidikan formal [sekolah] yang selama ini berkembang, kita bisa menemukan esensi yang berbeda. Dari sisi suprastruktur pesantren ditopang dengan rumusan konseptual apa yang harus diketahui dan kompetensi anak didik, sehingga kita bisa mengukur perjalanannya dari asfek pengetahuan (to know), keahlian (to be able) sampai daya eksplorasi dan harapan terus mengalir sejalan dengan perkembangan sosiokultural. Sedangkan sekolah tak memilikinya.

Pesantren pun pada oprasionalisasinya memakai konsep methodologis-pedagogis yang mengawal murid mampu mentransformasikan konsepsi menjadi aksi. Ukurannya sederhana yaitu proses dan moralitas pola laku murid yang tersublimasikan. Suprastruktur lain yaitu evaluasi atau ujian yang diarahkan kepada bagaimana proses pendidikan yang telah dilewati baik atau tidak baik, benar atau belum benar dan mampu atau belum dengan parameternya adalah antro-sosio cultural.

Setelah itu pesantren (kyai) masih tetap memberikan peran sebagai (mualim) pengajar, (murabbi) pembimbing dan (mudabbir) pengarah yang tentunya dalam ukuran yang berbeda.

Yang sangat mendasar dari keterbukaan pesantren yang dalam hal ini salafiyah tak pernah menytup siapapun dari kelompok manapun dan latar belakang apapun untuk masuk pesantren dan orientasi ilmu ajarnya yaitu masyarakat secara umum.

Gagasan pendidikan untuk semua telah diaktualisasikan ole pesantren Annuqoyah Golok-Guluk Madura, dengan kondisi daerah perbukitan yang sulit mendapatkan air mampu mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an dengan spesialisasi tafsir yang membentuk masyarakat mampu bertahan dan mandiri. Pesantren Cipasung Tasikmalaya yang semula merupakan ladang judi melalui IAIC di Cipasung mampu merubah kondisi sosial masyarakat, pesantren Sukamanah dulu dengan PGA (sekarang MAN) Pesantren Suryalaya yang berbasis Thariqoh Qodariyyah Wannaqsabandiyah mampu mendirikan IAILM dan STIE serta Inabah-inabah sebagai wujud kepedulian dalam menyelesaikan persoalan NAFZA dan seabrek persoalan social lainnya.Begitupun kita menemukan pesantren Cangkudu Mangunreja menawarkan konsep dan keahlian bertani bagi santri dan masyarakat dalam hal kemandirian dan pemeberdayaan, hari inipun Pesantren Sukahideng menyediakan SMK Farmasi yang hendak mempersiapkan ahli-ahli farmasi yang memiliki kecakapan dan karakter yang islami adalah bagian dari kiprah Pesantren dalam mewujudkan sebagai lembaga pendidikan untuk semua yang berbasisi realitas.

Pendidikan pesantren v.s negara

Namun persoalan selanjutnya mampukah pesantren melawan dominasi Negara atau kuasa kapitalis borjuis yang mengukur manusia dan nilai kemanusiaan dengan parameter materil, atau pesantrenkah pelanjut dari system kuasa itu? Keterlibatan pesantren untuk mengambil peran sebagai penanggung jawab terselenggaranya pendidikan umum di pesantren akan menambah panjang dinamika pendidikan Indonesia. Fenomena munculnya Tim sukses UN sejak diberlakukannya UN hingga sekarang memunculkan ekses yang beragam khusus dalam Kajian kepesantrenan.1]. Penghormatan murid terhadap guru yang dulu harus digugu dan ditiru sudah musnah dan tergantikan kecongkakan murid dan orientasi guru yang profit oriented. Kenyataan tersebut dibuktikan dengan kesanggupan guru mengajari laku tak terhormat dengan memberikan jawaban atas soal UN yang dihadapi murid. 2]. Etos belajar murid yang mengarah ketiga asfek keberhasilan pendidikan (kognitif, motorik dan psikomotorik) tak satupun didapatkan. Berfikir dan bersikap alternative dilumpuhkan dengan pola katrol nilai yang pulgar oleh institusi pendidikan.

Semua masyarakat berharap 39 Juta masyarakat miskin Indonesia harus tercover melalui advokasi pesantren dalam mewujudkan humanisasi sebagai perwujudan misi rahmatan lilalamin. Ketersediaan akses pesantren untuk inklusif menuntut kesigapan untuk memilah mana yang lebih baik untuk dipertahankan dan mana yang baik untuk ditambahkan. Almuhafadlotu ala al-qodimi al shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Moralitas memang sulit diukur dengan kalkulasi matematis namun itulah kekhasan dan kemampuan pesantren serta orientasi dari pendidikan untuk semua.

Kamal al-Martawie

Warga pesantren di Tasikmalaya

Pembina Yayasan al-Madaniyyah Salawu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s